Sepuluh Negara dengan Indeks e-Government Tertinggi

1. Korea Selatan

Sejak tahun 2010 hingga saat ini, Korea Selatan berhasil mencatatkan diri menjadi negara terbaik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Keberhasilan Korea Selatan dalam penerapan eGovernment ini tak lepas dari maksimalnya pemanfaatan website pemerintah, www.korea.go.kr, yang dikembangkan menjadi portal terintegrasi yang memberikan layanan menyeluruh bagi masyarakat.

Dalam portal ini, masyarakat akan sangat mudah mengakses berbagai layanan publik yang mereka butuhkan. Tak hanya layanan dari pemerintah pusat, masyarakat pun akan mudah mengakses layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Karenanya, tak heran jika Korea Selatan berhasil meraih nilai tertinggi dalam kriteria layanan online yang diberikan oleh UNPAN.

Selain itu, kesiapan masyarakat Korea Selatan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi faktor kunci keberhasilan negara ini dalam eGovernment. Salah satu program yang diterapkan pemerintah untuk menumbuhkan budaya digital dalam masyarakat adalah pembangunan Songdo Digital City. Proyek yang merupakan kerjasama pemerintah dan pihak swasta ini berhasil meningkatkan reputasi Songdo sebagai First Digital City in Asia.

2. Belanda

Langkah yang diterapkan pemerintah Belanda dalam penerapan eGovernment dapat dikatakan cukup sederhana. Visi pemerintah negara kincir angin ini dalam penerapan eGovernment adalah efisiensi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam pemanfaatan layanan pemerintah elektronik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah terlebih dahulu membangun integrasi back office management system sehingga masyarakat dengan mudahnya dapat mengakses maupun memberikan data melalui satu jalur yang user-friendly.

Pembangunan eGovernment ini dimulai dari pengembangan infrastruktur untuk electronic authentication serta e-identity number baik untuk pribadi maupun dunia usaha. Tak hanya itu, peningkatan konektivitas broadband juga menjadi agenda pemerintah Belanda dalam meningkatkan layanan publik berbasis elektronik ini.

3. Inggris

Senada dengan Korea Selatan, fokus pembangunan eGovernment di Inggris diawali dengan pengembangan portal yang terintegrasi dengan berbagai layanan publik. Portal yang beralamat di www.direct.gov.uk ini memberikan layanan one stop shop untuk seluruh layanan dan informasi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Selain tersedianya layanan transaksi keuangan antar masyarakat dan pemerintah, portal ini pun meyediakan informasi lowongan pekerjaan secara online yang dilengkapi dengan aplikasi pencarian lokasi bagi para pencari kerja.

Tak hanya itu, portal ini pun menjadi kanal komunikasi pemerintah dan masyarakat. Salah satunya yang terlihat dari halaman e-petition. Dimana, melalui halaman ini, masyarakat dapat mengirimkan petisi secara online tentang sebuah isu yang berkembang sehingga baik pemerintah maupun parlemen akan mudah menanggapi masukan masyarakat ini. Dengan kata lain, portal ini pun berkembangan menjadi tolak ukur transparansi kinerja pemerintah Inggris.

4. Denmark

Keberhasilan Denmark menduduki peringkat ke-empat tertinggi dalam eGovernment index ini sebagian besar dipengaruhi oleh kemampuan individunya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehariannya. Seperti yang disampaikan oleh  Lars Frelle-Petersen, Deputi Direktur Jenderal dan Kepala Digital Task Force Agency for Governmental Management, disitat dari futuregov.asia, bahwa Denmark telah siap untuk menerapkan layanan diri sendiri (self services) yang ditunjukan olehlebih dari 80 persen masyarakatnya telah melakukan hal tersebut.

Selain kesiapan masyarakat, Denmark sendiri telah memiliki master plan untuk menerapkan eGovernment yang diuraikan dalam empat tujuan utama. Pertama, penggunaan kertas baik untuk formulir layanan maupun surat menyurat akan dihilangkan, karenanya masyarakat Denmark akan mendapatkan digital mailbox yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Kedua, peningkatan pertumbuhan perusahaan dengan menumbuhkan bisnis online.

Tujuan ketiga yang ingin dicapai oleh pemerintah Denmark adalah penggunaan teknologi informasi yang bertujuan  untuk kesejahteraan khususnya bagi sekolah publik, rumah sakit, serta rumah perawatan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menargetkan pada tahun 2013 nanti seluruh data yang  berhubungan dengan kesejahteraan tersebut dapat diakses oleh sekolah, rumah sakit, maupun rumamh perawatan di seluruh kota.

Keempat, fokus pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini tak hanya berbasis PC saja, tetapi dengan semakin pesatnya pertumbuhan penggunan mobile phone maka seluruh aplikasi layanan publik dapat diakses melalui perangkat mobile. Karena itu, pemerintah akan memberikan fokus pada pengembangan sistem keamanan perangkat mobile.

5. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara yang tidak pernah absen menempati posisi-posisi teratas dalam hal penerapan eGovernment. Pada perhitungan peringkat kali ini, Amerika Serikat mampu menunjukan peningkatan yang cukup pesat pada aspek layanan online-nya.

Salah satu yang terlihat jelas adalah penggunaan jejaring sosial (social network) dalam memberikan informasi maupun interaksi dari pemerintah ke warga negaranya. Salah satu jejaring sosial yang paling sering digunakan adalah facebook, dimana setiap agensi ataupun departemen akan menyebarkan informasi melalui situs ini.

Tak hanya facebook, twitter pun menjadi portal jejaring sosial yang dimanfaatkan dengan maksimal oleh Amerika Serikat. Bahkan, Presiden Obama pun terlihat sangat aktif berinteraksi dengan warganya melalui situs ini.

6. Perancis

Komitmen pemerintah Perancis untuk menerapkan eGovernment telah terlihat sejak tahun 2001, dimana portal pemerintah dengan alamat www.service-public.fr berhasil diluncurkan. Lima tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2006, keberhasilan Perancis dalam penerapan eGovernment tampak berkembang pesat setalah berhasil mentransformasikan hampir seluruh aplikasi layanan publik yang sebelumnya berbentuk offline (paper based) menjadi online, terhitung lebih dari 600 layanan telah didigitalisasi.

Tak berhenti sampai disana, komitmen pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas keseharian masyarakatnya juga terlihat jelas dengan pengembangan personal portal bagi warganya. Personal portal yang dapat dibuat pada situs www.mon.service-public.fr ini bertujuan untuk melakukan proses administrasi di kantor pemerintah secara online dan aman.

Dari sisi dunia usaha, komitmen layanan online pemerintah juga terlihat pada penggunaan situs www.guichet-entreprises.fr sebagai one stop service perusahaan. Situs ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari pendirian usaha hingga proses rekruitmen tenaga kerja.

7. Swedia

Kriteria yang paling menonjol dari Swedia adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusianya dalam memanfaatkan layanan publik berbasis teknologi informasi. Peningkatan kemampuan SDM ini tak lepas dari kesungguhan pemerintah Swedia dalam mendorong masyarakat melalui transformasi secara menyeluruh dalam layanan publiknya.

Pada awal tercetusnya eGovernment dalam proses pemerintahan Swedia, pemerintahnya mengambil langkah besar dengan mengubah keseluruhan layanannya yang sebelumnya paper based menjadi online. Karenanya, masyarakat “dipaksa” untuk berteman dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan seharai-harinya.

Langkah ini ternyata berhasil memberikan dampak positif pada proses pemerintahan di Swedia. Tak hanya semakin efektif dan efisien, dengan tranformasi ini pula, tingkat transparansi pemerintah semakin meningkat tajam.

8. Norwegia

Perencanaan pengembangan eGovernment di Norwegia tertuang dalam master plan eNorway. Dalam dokumen perencanaan ini, secara jelas terdapat peta jalan pengembangan eGovernment yang diawali dengan terciptanya portal layanan publik www.norge.no sejak tahun 2005.

Syarat pengembangan eGovernment di Norwegia yang terdapat dalam eNorway adalah pertama, pemerintah harus menyediakan layanan digital yang user-friendly. Kedua, login ke situs layanan publik harus sederhana dan terjamin keamanannya. Ketiga, tersedianya digital mailbox yang aman bagi masyarakat dan dunia usaha yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan aparatur negara.

Syarat keempat, baik masyarakat maupun pengusaha, tak hanya mendapatkan notifikasi melalui email saja tetapi juga SMS. Kelima, pada awalnya, pendampingan akan diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah mereka mengakses online. Ini lahyang menjadi alasan peningkatan kemampuan SDM Norewegia terhadap teknologi informasi semakin berkembang pesat.Keenam, syarat pengembangan eGovernment ini berhubungan dengan solusi tekonologi informasi dan komunikasi yang dibangun harus berkaitan dengan proses kerja dan organisasi sektor publik.

Pemerintah Norwegia memberi perhatian sangat tinggi terhadap keamanan digital, karenanya syarat ketujuh dari pengembangan eGovernment disana adalah terlindunginya privasi dan informasi masyarakat. Sedang, yang terkahir adalah pengukuran digitalisasi layanan harus relevan dengan berbagai pelayanan yang terkoordinasi.

Rincinya syarat serta lengkapnya peta jalan yang dibuat oleh pemerintah merupakan kebijakan terpadu Norwegia dengan agenda digital Uni Eropa.  Sehingga, di tahun 2012 ini seluruh negara Uni Eropa akan memiliki standarisasi yang sama dalam pengembangan eGovernment.

9. Finlandia

Model pengembangan eGovernment di Finlandia bersistem desentralisasi, dengan komando utama berasal dari pusat, tetapi tanggung jawab dan implementasi diserahkan kepada pemerintah lokal. Dalam hal ini, pemerintah pusat bertugas untuk mempromosikan manfaat eGovernment, sedang pemerintah daerah akan menjadi penyedia jasa utama dari layanan publik ini.

Kunci sukses Finlandia dalam menerapkan eGovernment juga disebabkan oleh terbangunnya information society di negara tersebut. Dengan kata lain, ditengah-tengah masyarakat ditumbuhkan budaya digital yang diawali dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbelanja, atau eCommerce.

Dengan tumbuhnya budaya digital dimasyarakat juga memberikan dampak dari terciptanya pemerintahan yang lebih transparan. Efek samping dari peningkatan transparansi konerja pemerintah ini juga menyebabkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan di Finlandia.

10. Singapura

Singapura merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang selalu berhasil menempati posisi teratas negara penerap eGovernment terbaik dunia. Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana front office service yang menjadi unggulannya, kali ini keberhasilan Singapura mempertahankan gelarnya karena pemanfaatan cloud computing.

Tahun 2009, Singapura berhasil menjadi negara Asia pertama yang menyediakan layanan web 2.0 kepada seluruh guru untuk berkomunikasi dan kolaborasi dengan menggunakan platform cloud standar. Selain itu, di dalam portal pemerintah Singapura juga disediakan layanan pembayaran online untuk masyarakatnya. Mulai dari pembayaran pajak, denda, hingga pembuatan lisensi dengan mudahnya dapat dikases melalui portal ini yang telah terhubung dengan jaringan kartu debit maupun kredit.

Source : Dinda Purnamasari (Warta Ekonomi No 22/2012)

https://miratanias.wordpress.com/2014/04/06/sepuluh-negara-dengan-indeks-e-government-tertinggi-bagian-i/